BeritaDaerahNasional

Kejari Tidore Terus Dalami Kasus Dugaan Korupsi DD dan ADD Desa Nuku

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore, Maluku Utara, terus mendalami kasus dugaan korupsi dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nuku, Kecamatan Oba Selatan. Kamis, 9 Januari 2020.

Jika sebelumnya Kepala Desa dan sejumlah perangkat desa dipanggil untuk diperiksa, kini giliran mantan kepala dusun 1 Desa Nuku, Halil Hi Adam, Sekertaris BUMDes, Bakar Yusuf dan Burhan Ambo sebagai Guru Ngaji
.
“Tiga keterangan saksi tadi, untuk guru ngaji dan kepala dusun mengaku insentif sebahagian didapat namun sebahagian tidak” Ujar Kasi Intel Kejari Tidore, Safri Abd Muin melalui akun whatapp-nya siang tadi.

Safri mengaku, pihaknya kesulitan mendapat Surat Pertanggunggjawaban (SPJ) tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk konfrontir dengan keterangan saksi.

“penyidik juga masih kesulitan untuk menghubungkan keterangan para saksi dengan bukti pertanggung jawaban,karena SPJ tahun anggran 2017 Yaitu, DD tahap I dan tahap II serta ADD triwulan I dan II..masih di tangan Jailani Mansur ( bendahara sebelumnya)” ungkapnya

Bahkan, lanjut Safri, SPJ untuk DD tahap III tahun anggaran 2018 juga belum dibuat oleh bendahara Desa Nuku, Dahri hi Usman ”sementara ini sudah tahun anggaran 2020”

Sementara sekretaris BUMDes mengakui bahwa ungang penyertaan modal yg diserahkan kades ke BUMDes hanya 200 Juta dari 700 juta yang dialokasikan.

Kasus Desa Nuku ini, Berdasarkan laporan Masyarakat Desa Nuku, ke pihak Kejati beberapa waktu lalu, Pihaknya menguraikan sejumlah item kegiatan yang tidak dikerjakan dan yang sudah dikerjakan namun tidak selesai.

Seperti pembangunan mesjid dusun dehepodo senilai 160 juta pada tahun 2016 yang tidak selesai dilaksanakan. Program kegiatan desa tahun 2017 yang meliputi penetapan tapal batas senilai Rp 30 juta tidak dilaksanakan, perayaan HUT RI senilai 24 juta tidak dilaksanakan, kegiatan pemberdayaan kelompok tani senilai 253 juta juga tidak dilaksanakan.

Selain itu, ada juga kegiatan program desa tahun 2018 yakni pembangunan jalan desa senilai Rp 247 juta tidak dilaksanakan, kegiatan pembangunan sarana fisik kantor senilai 132 juta juga tidak selesai dilakssnakan, insentif guru ngaji senilai Rp 7 juta fiktif.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close